peraturan penggunaan bbm kendaraan dinas. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada PresidenKOMPAS. peraturan penggunaan bbm kendaraan dinas

12. 3 tahun 2014, PP No. Informasi Publik - PPID KPPN Kotabumi - Prosedur PPID - PPID DJPb - Monitoring PPID DJPb. PMK No. Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas selanjutnya disingkat SPPKD adalah surat penunjukan oleh Pejabat yang berwenang Kepada PNS atas pemakaian kendaraan dinas. Pasal 16 (1). , lanjut Dirjen Budi, juga mendorong masyarakat untuk mengkonversi kendaraan berbasis BBM (Bahan Bakar Minyak) ke kendaraan listrik. 13. Dilansir dari laman BPH Migas, pembatasan penerima BBM bersubsidi diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan. Kriteria kendaraan yang diperbolehkan menggunakan BBM subsidi jenis solar dituliskan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, Efektivitas penggunaan Kendaraan Dinas Roda 4. Ketentuan Umum; 2. Namun, penggunaan kendaraan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M. Sebaliknya, jika tidak ada kegiatan dinas, maka dilarang keras memakai kendaraan dinas untuk cuti bersama bahkan mudik. PERBUP NO 7 THN 2018 TTG PEMBERIAN BBM KENDARAAN DINAS (pdf) PERBUP NO 7 THN 2018 TTG PEMBERIAN BBM KENDARAAN DINAS (pdf). Menjawab pertanyaan Anda tentang aturan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, sepanjang. ABSTRAK PERATURAN. Bicara. 02 Bervariasinya jenis dan harga barang dipasar sehingga diperlukanPasal 1 angka 9 Perpres 191/2014. 191 tahun. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NomorLarangan penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja. a. Selain itu, pakaian dinas untuk pemerintah daerah. Teks. bahwa dengan adanya perubahan pengaturan standar barang dan standar kebutuhan kendaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4. Bersamaan dengan itu pula,. BANJARMASIN (1/7) -. Kompasiana adalah platform blog. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 /PMK. Menetapkan ; PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK. Juga diberlakukan kuota BBM bagi setiap daerah. Peraturan yang terkait dengan pembangunan Instalasi/ Terminal Transit/ Depot untuk penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) /Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM), dan Stasiun PengisianMANADO - Pertamina memastikan jika mobil dinas pelat merah bisa mengisi Pertalite, walaupun Bahan Bakar Minyak ( BBM) tersebut masuk kategori yang mendapatkan subsidi oleh Pemerintah. BAB III PEMBERIAN BBM Bagian Kesatu Jenis Kendaraan Dinas Pasal 4 (1) Kendaraan dinas yang memperoleh BBM, terdiri dari: a. Tel: 021-386. com, Jakarta Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) dapat meminimalkan potensi pergeseran (shifting) konsumsi BBM dari Pertamax yang. Untuk Kendaraan Dinas, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Misalnya, jika seorang karyawan mengisi pada hari. Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. mypertamina. CO, Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mewajibkan penggunaan kartu pengisian bahan bakar minyak non-subsidi untuk kendaraan dinas. Download SBM 2022 Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor,. Kendaraan Dinas digunakan untuk kepentingan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah. (1) Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan untuk Kendaraan Dinas dan/atau alat berat yang merupakan milik Pemerintah daerah. 02/2011 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU. Sebab larangan kendaraan pelat merah mengisi BBM bersubsidi sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. Meta Keterangan Kode 83/PMK. PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 19641102 198903 1 006 Nama SOP Surat Masuk/Keluar Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. (2) KDO perorangan/pridadi roda empat dan roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus di kenakan biaya sewa pakai kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pemegang kendaraan dinas. pemegang kendaraan dinas disesuaikan dengan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). Ia juga menyampaikan bahwa PPK-SKPD wajib melakukan verifikasi atas kebenaran material bukti pertanggungjawaban. Dalam keterangan resmi, Presiden Jokowi mengambil langkah kebijakan strategis menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis. . bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan Kendaraan Dinas di lingkungan Kementerian; c. 2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat penjualan BBM kepada masyarakat. Harga pengadaan kendaraan dinas. Wanita yang mengaku anak jenderal TNI dijemput oleh mobil bernopol TNI. Jip (SUV) 2. pedang pusaka buntung. TEMPO. PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS I. Lihat foto. 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak ini sudah dikeluarkan dan berlaku sejak 2 Januari 2013. 06/2016 Tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas. +. Ilustrasi BBM. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. 2. Kendaraan dinas dijadikanPenggunaan kendaraan sewa atau perorangan yang digunakan untuk kedinasan dapat diberikan BBM sesuai kebutuhan dan kepentingan kedinasan serta harus dengan persetujuan Kepala SKPD/ Unit SKPD MENU P E N Y E D I A A N B B M T A T A C A R A P E N Y E D I A A N B B M Jenis Kendaraan dinas: a. Hal itu sudah ada aturannya, bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kedinasan. 3 tahun 2014, PP No. Pertanggungjawaban; 6. 120, TLN No. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK. 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak. Dasar Hukum: Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas. Jokowi Teken Inpres Kendaraan Listrik Jadi Kendaraan Dinas. Bila usia kendaraan di atas 7 tahun maka harga jual adalah 20% dari hasil penilaian. CNN Indonesia | Berita Terbaru, Terkini Indonesia, DuniaUntuk instansi pemerintah, baik yang digunakan PNS instansi pusat maupun Pemda, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Efisiensi dan Disiplin PNS. 02/2015. CO, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir mengatakan pegawai negeri sipil (PNS) yang kedapatan menggunakan mobil dinas untuk mudik dapat dikenakan sanksi disiplin ringan, sedang, hingga berat. 3. Penatausahaan; 5. C. Pasal 13 (1 ) Penggunaan Kendaraan Dinas sebagai. a. Pada saat Peraturan. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan penggunaan Kendaraan Dinas di lingkungan Kementerian; dan d. ESDM nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2 Januari. Sebagai BBM bersubsidi,. 4. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021. (5) Di dalamnya diatur, kendaraan dinas. Dalam aturan yang diteken Jero pada 21 Juni 2013 tersebut, pemerintah tidak hanya menetapkan harga baru untuk premium dan solar, tapi juga menentukan kendaraan apa saja yang berhak memakai kedua jenis BBM tersebut. BAB DUA KEBIJAKAN DAERAH TENTANG PERATURAN KENDARAAN DINAS 1. Jum'at, 01 Juli 2022 | 11:27 WIB. "Usulannya masih sama (mobil di atas 1. Penggunaan Kendaraan Dinas Untuk Peminjaman Perorangan. Penggunaan/Pemakaian dan Peminjaman Kendaraan Dinas Untuk Rektor dan. List of files selected for download. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Jakarta, CNBC Indonesia - Mendekati musim mudik Lebaran 2023 yang pemerintah perkirakan puncaknya terjadi pada 19 April 2023, para pegawai negeri sipil (PNS) diingatkan tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk pulang kampung. melaksanakan tugas kedinasan di luar Wilayah Daerah dengan menggunakan kendaraan dinas operasional, dipotong sebesar 2,5% (dua setengah persen) per-hari dari besaran PFKDJ. 02/2022 . 7. Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Modul ini diperuntukkan untuk mengawasi pemakaian BBM. Misalnya, satuan biaya pengadaan. Rabu, 25 Januari 2023 | 09:28 WIB. 7-2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. kendaraan. 500 pada 1 April 2022. NOMOR 2/PMK. biaya toll dan BBM kendaraan. Salah satunya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022 (menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor55 Tahun 2019) tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat. Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Regional Sulawesi, Taufiq Kurniawan menyebutkan hal ini tidak lepas dari. 12/2012 yang sebelumnya telah melarang kendaraan dinas menggunakan premium, serta solar bagi kendaraan perusahaan perkebunan dan pertambangan serta Peraturan Presiden No. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN. 06/2015 Tahun 2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri. Video tersebut diunggah di media sosial. Kata Asisten Dua Gubernur Sulsel, Ama Saing, Ketetapan ini akan berlaku sejak 1 Juli 2013. Namun ia mengungkapkan, Pertamina tidak bisa menindak langsung pengguna kendaraan pelat merah yang. com - Presiden RI Joko Widodo meminta kendaraan dinas pemerintahan, baik pusat maupun daerah mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas, mulai Selasa, 13 September 2022. (2) Permohonan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara. [7] Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek. (3) Dalam hal Kendaraan Dinas digunakan untuk keluar kota, harus memperoleh surat perintah perjalanan dinas dari Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Persetujuan dari Pengelola Barang; c. Sebenarnya kalau mau teliti aturannya sudah jelas PMK-113/PMK. Untuk kebutuhan operasional setiap KDO-S diberikan BBM sesuai dengan standar satuan harga. 4) Karcis/kartu pas masuk dipegang oleh penanggung jawab kendaraan dinas operasional. Apa Mobil yang Wajib MyPertamina? Aturan Baru Beli Solar dan Pertalite 1 Juli 2022 - Kendaraan truk tengah mengisi bahan bakar minyak atau BBM Subsidi di SPBU. Disebutkan di peraturan tersebut bahwa kendaraan harus mempunyai lampu penerangan untuk plat nomor dengan tujuan agar dapat dibaca pada jarak minimal 50 meter dari belakang. Pembeliannya Mau Dibatasi, Ini Jenis Kendaraan yang Dilarang Isi BBM Subsidi di SPBU. Baca juga: Kata Sang Dirut, BBM Pertamina Termasuk yang Paling Murah Sejagat. Hanya ada 1 pembiyaan perjalanan. U. Diperbarui 04 Apr 2022, 04:11 WIB. Permasalahannya; 1) Bagaimana kondisi kendaraan dinas yang bisa dihapus/disposal. Bagian Kesatu Kendaraan Dinas Jabatan Pasal 5 Kendaraan Dinas Jabatan diberikan kepada :. Kaur Rumah Tangga menerima bukti print-out pengisian BBM. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN. [Dok Pertamina] Suara. 2. Pengaturan pemakaian Kendaraan Dinas di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. 2016/No. Masing-masing 80 ribu unit. 2013. Search. (5) Kendaraan Dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah Kendaraan Dinas yang digunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum. 2016. Ia menegaskan, berdasarkan surat edaran (SE) yang diberikan Pertamina kepada Pemkot. kendaraan dinas dan dapat diberikan BBM sampai dengan ditetapkannya keputusan tentang penghapusan kendaraan tersebut. 000 barel crude yang digunakan. ABSTRAK: Untuk mendukung komitmen nasional dalam penurunan emisi karbon melalui upaya menurunkan emisi gas buang kendaraan bermotor serta mengoptimalkan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia, perlu mengubah Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian. Perkiraan Sendiri (HPS) Kendaraan Pemerintah; 10. "Sekali lagi, penerapan kebijakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 kembali ke persoalan moralitas, dan kalau sampai masih ada kendaraan dinas pemerintah maupun BUMN. Pemberian BBM; 3. Peraturan ini mengatur tentang pedoman pemberian BBM bagi Kendaraan Dinas. Tahun. Ayat (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. Pasal 8 Fasilitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c, diperuntukan bagi Pengguna Fasilitas Kerja di Kementerian PPN/Bappenas. “Itu kalau digeser atau. 500 24 liter 24 liter II. 2. Pengguna. “Alih-alih untuk mobil dinas pejabat, harus didorong pula lebih banyak pengadaan mobil listrik untuk angkutan umum penumpang. 13/2022 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah yang. 113/PMK. 3. (Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru) Biosolar termasuk dalam kategori BBM yang disubsidi pemerintah. com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik akan melarang mobil dinas pegawai negeri sipil (PNS) memakai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi baik jenis premium dan solar. Namun, sejumlah daerah ternyata tidak memasukkan. Pasal 14 (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk. 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri. Di mana saja? Aturan yang dibentuk berupa Peraturan Menteri ESDM No. Peraturan Perundang-undangan. menggunakan 1 taxi dengan 1 bukti pembayaran yang sah. Peraturan Pemerintah (PP) NO. KIR hanya berupa softcopy dalam komputer padahal se-harusnya terpasang di setiap ruangan sebagai Download SBM 2021. com - Aturan baru uji coba pembelian BBM bersubsidi ( solar dan pertalite) memakai. Seperti diketahui, Kementerian ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 13 tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan. 06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di. Telah Terbit Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi. mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah. 2. Tujuan dari pengaturan tentang pemberian BBM adalah agar penggunaan. PAN/8/2005, Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional :melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan. UU No. 06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK. 2-4 Jakarta Pusat 10710. Namun, terkait penggunaan mobil dinas untuk mudik apakah termasuk yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, pihak Kemenkeu dan Kemenpan RB belum memberikan konfirmasi. Ia mengatakan dalam SK Gubernur tertuang bahwa kendaraan dinas milik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten, BUMN,. Tak hanya itu, Djoko juga menilai bahwa kendaraan listrik sebagai angkutan umum juga berpotensi menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini harganya semakin tinggi. 500. Peraturan ini mengatur tentang penggunaan bahan bakar minyak pada kendaraan dinas, kendaraan operasional, mesin genset, dan peralatan operasional lainnya serta pembiayaan atas penggunaan BBM. (2) Penggunaan Kendaraan Dinas hanya untuk kepentingan dinas. Eselon III yang diberikan fasilitas kendaraan perorangan dinas, diberikan uang BBM Non Subsidi secara lumpsum hanya untuk satu kendaraan dinas saja. 000 sepeda motor, jika per satu motor menggunakan BBM 0,34 liter per hari dikalikan dengan 120. Kementerian Keuangan merumuskan standar kendaraan dinas untuk pejabat yang menggunakan mobil listrik dan motor listrik. 2. Pasal 15 (1) Harga indeks pasar bahan bakar minyak dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal kendaraan dinas hilang atau mengalami kecelakaan, maka terhadap pengguna kendaraan tersebut dikenakan sanksi administrasi dan/atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.